Jumat, 24 September 2010 | 09:45
IDI RAYEUK— Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh menuding keras, Pemkab Aceh Timur masih sangat korup dalam menjalankan sistim keuangannya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkann hasil audit dari Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) RI terhadap APBK Aceh Timur tahun anggaran 2009.
Dalam hasil audit itu memperlihatkan berbagai ketimpangan dan kejanggalan yang tidak wajar dalam pengelolaan keuangan Negara. Demikian ungkap, Koordinator Badan Pekerja SaPA Aceh, Rizalihadi, kepada Rakyat Aceh, Kamis, (23/9).
Menurutnya, adapun ketimpangan itu terdapat dalam belanja rehabiltasi bencana alam yang angkanya mencapai Rp.9.050.900.000,- dan penggunaan belanja tak terduga di Dinas PU.
Begitujuga di Dinas pendidikan yang sudah dapat dikatagorikan tidak wajar serta berpeluang disalah gunakan mencapai angka Rp.2.667.527.000. serta yang terakhir terhadap penyertaan modal di sejumlah BUMN dan BUMD seperti BPD, PDAM, PT ATEM, Apotek Langsa dan Kebun Kepala Sawit mencapai angka kurang Rp.11.961.000.000,
Atas beberapa hal ini lah, SaPA Aceh menilai bahwa patut diduga praktek-praktek kurupsi masih sangat kental disana. temuan BPK ini pula sudah dapat dijadikan salah satu indicator atau tolak ukur bahwa pemerintahan Aceh Timur saat ini masih sangat korup dalam penggunaan anggaran Negara.
Selanjutnya, SaPA Aceh menilai bahwa, pemerintahan kabupaten Aceh Timur selama ini tidak sehat dalam pengelelolaan keuangan daerah apalagi dari tahun ketahun. Hasil Audit BPK selalu menumukan ketidak wajaran di sector-sektor tertentu. ini tentu akan menjadi peresiden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lebih ironis lagi, semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih di Aceh Timur hanya sebatas slogan saja yang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan saat ini.
Banyak pertanyaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi ini, apakah karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki pimpinan daerah dalam pengelolaan keuangan atau factor lain yang mempengaruhi sehingga kondisi tata kelola pemerintahan sangat amburadur sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang tidak wajar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tanya Rizalihadi lagi Namun disisi lain, munculnya beberapa ketimpangan hasil audit BPK RI tersebut menunjukan bahwa selama ini keberadaan Tim Asistensi Bupati tidak dapat memberikan dampak positif dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah
Padahal kita tahu keberadaan mareka itu sejak awal untuk semangat perbaikan tata kelola pemerintahan untuk lebih baik. Namun apa yang terjadi sekarang beberapa ketimpangan yang angkanya muncul hingga milyaran rupiah menunjukan bahwa pemerintah daerah Aceh Timur masih manjadi sarang bagi orang-orang yang bermental ingin mencari kekayaan pribadi.
Oleh karena itu hasil audit BPK RI tersebut sangat layak untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh aparatur penegakan hukum terutama Polda Aceh dan Kajati Aceh, sehingga rasa keadilan ditenggah-tengah Masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat aceh timur khususnya. Imbuhnya.(ris).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar