Penelantaran Pusat Pemerintahan Atim Disesalkan

IDI - Telantarnya pusat pemerintahan Aceh Timur di kawasan Titi Baro, Idi Rayeuk, menuai kritik dari berbagai kalangan. Biang telantarkan proyek tersebut dituding akibat adanya keterlibatan tangan ‘siluman’ oknum tertentu yang mengambil manfaat dari mega proyek itu. Sehingga proyek tersebut tak kunjung selesai.

Kritikan antara lain datang dari Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh,  dan  Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Aceh Timur, yang  menyesalkan keterlibatan perusahaan luar dalam mega proyek multi years bermasalah itu.  

“Tiang-tiang bangunan hanya berdiri seperti monumen tak bertuan. Semua pihak harus bertanggungjawab. Kita menduga ada tangan-tangan ‘siluman’ yang mengambil manfaat dan keuntungan di sana,” kata Kordinator Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh, Rizalihadi, Selasa (22/2).

Rizalihadi juga meyayangkan ketidakseriusan Pemkab Aceh Timur untuk mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan. Parahnya,  memasuki tahun 2011 belum menghasilkan progres pekerjaan yang mengembirakan. ”Jika kondisi telantarnya proyek  pembangunan pusat pemerintahan dibiarkan secara terus menerus, maka masyarakat Aceh Timur merasa dirugikan dalam memperoleh pelayanan,” katanya.

Ia mengatakan, sudah sepatutnya aparatur penegak hukum mengungkap kasus tersebut secara transparan demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,  terutama dalam penggunaan anggaran publik maupun pelayanannya kelak. ”Ini sangat penting untuk diungkap sehingga kasus ini tidak semakin berpolemik tanpa ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.

Rekanan lokal
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Aceh Timur, Abdul Hadi Abidin, mengatakan, seharusnya pemerintah setempat mengutamakan rekanan lokal yang menangani proyek tersebut untuk menghindari penelantaran. “Kita sesalkan itu. Jika rekanan lokal mereka pasti punya tanggungjawab moral untuk daerah. Nah, kalau rekanan dari luar mau peduli apa mereka,” kata Abdul Hadi.

Kasus telantarnya pusat pemerintahan seperti yang terjadi saat ini, terangnya, merupakan langkah mundur pembangunan dan membuat citra kurang baik di mata masyarakat Aceh Timur tentang mega proyek tersebut. “PT TGI terkesan seperti siluman, timbul dan tenggelam. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, diharapkan aparat penegak hukum turun tangan,” demikian Abdul  Hadi.(is) 

Sumber: www.serambinews.com