Komitmen Mantan Dewan Dipertanyakan

Idi Rayeuk | Harian Aceh – Hingga kini memasuki tahun 2011 mayoritas mantan anggota dewan Aceh Timur periode 2004-2009 masih belum menyelesaikan kewajiban untuk membayar kembali dana TKI dan BOP. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 mengharuskan mereka megembalikan dana itu selambatnya satu bulan sebelum berakhir masa jabatan.

29 Mantan Anggota DPRK Atim belum Lunasi Dana TKI

IDI - Pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) mantan anggota dan pimpinan DPRK Aceh Timur, periode 2004-2009, hingga kini belum tuntas. Bahkan dari 30 orang mantan anggota legislatif itu hanya, Ismuha (PKS) yang telah mengembalikan dana itu.

Kepala Inspektorat Aceh Timur, Fuadi SH MH, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Kamis (31/3) mengatakan, surat untuk pengembalian dana TKI bagi mantan anggota DPRK Aceh Timur periode 2004-2009 lalu sudah dilayangkan saat aktif. Namun hingga berakhirnya masa jabatannya sampai kini belum semua melunasinya dengan menyetor ke kas daerah.

Jalan Nasional di Aceh Timur Bertabur Lubang

IDI — Ruas jalan nasional Banda Aceh Medan di kawasan Aceh Timur, kini kembali bertabur lubang dan mengancam pengendara. Bahkan, selama musim hujan sepekan terakhir mengakibatkan kerusakan jalan itu semakin mengkhawatirkan.

Amatan Serambi sejak dua hari terakhir, kerusakan jalan itu juga terjadi di kawasan Idi Rayeuk. Kerusakan jalan yang paling parah juga terdapat di kawasan Sungai Raya dan Bayeun. Menurut warga, jalan yang berlubang itu baru siap dikerjakan oleh kontraktor sekira setahun silam, seperti jalan lintasan Sungai Raya dan Rantau Panjang Bayeun.

GeRAK Laporkan Dugaan Korupsi Irwandi ke KPK

Banda Aceh-Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia melaporkan temuan dugaan korupsi pada proyek APBD 2009 yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf senilai Rp Rp490.412.384.490 ke Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

Selain orang nomor satu di Provinsi Aceh ini, kata Menurut Presidium GeRAK Indonesia, Akhiruddin Mahjuddin, SE, selian melibatkan Gubernur Irwandi Yusuf, juga terkait Sayed Fuad Zakaria selaku mantan Ketua DPRA periode 2004-2009 dan Saat ini sebagai Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dari Partai Golkar, dan Hasbi Abdullah sebagai Ketua DPRA masa Periode 2009-2014.

80% UU di RI Sesuai Konvensi Antikorupsi PBB

"Yang belum sangat fundamental, misalnya korupsi di sektor swasta, korupsi WNA suap WNI."

Undang-undang di Indonesia hampir memenuhi 80 persen harapan artikel United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi PBB tentang anti korupsi.Itu dikarenakan dari aturan yang wajib dipertimbangkan dan pilihan untuk diimplementasikan, Indonesia hampir memenuhi semuanya.Hal ini diungkapkan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, Sudjanarko.

Pemkab Beri Mobil CRV untuk Kejari Idi

 Kabag Umum: Sudah Dikembalikan

LANGSA - Masyarakat Aceh Timur kembali dibuat tercengang dengan adanya program pemberian mobil Honda News CRV untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Idi,  dari pos anggaran sekrateriat daerah tahun 2010 melalui APBK-P. Namun, Pemerintah Aceh Timur melalui Kabag Umum, Nadhif, Kamis (24/2) siang, mengaku mobil tersebut telah dikembalikan.

Pembelian Mobil Baru Dikecam

Alasan Untuk Operasional
Sabtu, 26 Februari 2011 | 10:48
 

LANGSA-Mobil baru merek Honda CRV terpajang di Sekretariat Daerah Pemkab Aceh Timur. Meski pemkab devisit Rp 80 miliar, tapi pengadaan mobil baru yang dinyatakan untuk operasional itu tetap juga diluncurkan. Tak ayal, keberadaan mobil Honda CRV yang dibeli seharga Rp 350 juta menjadi sorotan masyarakat.

Salah satunya dari Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPRM). Ketua FPRM, Nasruddin kepada Rakyat Aceh, Jumat (25/2) mengatakan, pembelian mobil Honda CRV pertanda pemkab tidak berpihak rakyat. Pasalnya, anggaran pembelian mobil itu diambil dari APBK Perubahan TA 2010. "Pembelian mobil dinas baru ini jelas sangat bertentangan dengan semangat transparansi anggaran, bagaimana tidak pengadaan itu dilakukan secara diam-diam.

Penelantaran Pusat Pemerintahan Atim Disesalkan

IDI - Telantarnya pusat pemerintahan Aceh Timur di kawasan Titi Baro, Idi Rayeuk, menuai kritik dari berbagai kalangan. Biang telantarkan proyek tersebut dituding akibat adanya keterlibatan tangan ‘siluman’ oknum tertentu yang mengambil manfaat dari mega proyek itu. Sehingga proyek tersebut tak kunjung selesai.

Kritikan antara lain datang dari Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh,  dan  Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Aceh Timur, yang  menyesalkan keterlibatan perusahaan luar dalam mega proyek multi years bermasalah itu.  

Tarif PDAM Tirta Peusada Dinilai tidak Wajar

IDI - Kenaikan tarif air PDAM Tirta Peusada, Aceh Timur,  selama tiga tahun terakhir dinilai tidak wajar, mengingat pelayanan belum sesuai dengan harapan publik. Jika perusahaan terus merugi disarankan agar Pemkab menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada swasta, agar keuangan daerah tidak terus terbebani dengan penyertaan modal ke PDAM.

Hal itu disampaikan Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh, dan Serampak (Solidaritas Masyarakat Peduli Kebijakan) Aceh, dalam rilisnya, yang diterima Serambi, Selasa (22/2).

Pasien Terpakasa Dipindahkan ke RSUZA

Akibat Dokter Specialis di RSUD Idi Jarang Masuk
Jumat, 25 Februari 2011 | 10:01

IDI RAYEUK- Akibat Dokter Specialis Anak dan Specialis Internist yang bertugas di RSUD Idi Rayeuk, diperkirakan jarang masuk tugas, membuat kecewa pasien yang membutuhkan pelayanan medis. Akhirnya, pasien terpaksa dipindahkan ke rumah sakit lain, salah satunya ke RSUZA Banda Aceh.

Inilah yang terjadi Kamis (24/2), ada dua pasien, yakni satu pasien anak M. Fajri (9) warga Desa Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk, mengalami demam tinggi, terpaksa dikeluarkan ayahnya Azhari (37) tanpa rujukan dari UGD RSUD Idi, karena ketiadaan dokter specialis anak. Sedangkan pasien kedua Halimah (37) warga Blang Gelumpang Idi Rayeuk, yang mengalami tumor perut.

Terminal Tipe C Bagok Telantar

Habiskan Dana Miliaran Rupiah

IDI - Proyek pembangunan terminal tipe C Aceh Timur yang dilaporkan menelan dana miliaran rupiah di areal persawahan kawasan Meudang Ara, Bagok, Kecamatan Nurussalam, kini kondisinya telantar dan ditumbuhi rumput ilalang. Bangunan itu juga terkesan kumuh. Terminal yang terletak jauh dari pusat kota tersebut terancam mubazir karena dinilai tidak efisien.

Tindak Pegawai RSUD Idi Bermasalah

Desakan Elemen Sipil Atim

  IDI RAYEUK- Sejumlah elemen sipil di Aceh Timur, mendesak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idi Rayeuk, untuk menindak tegas pegawai baik itu PNS ataupun tenaga honor yang terlibat dengan narkoba. Karena perlakukan penggunaan narkoba merupakan hal yang sangat tabu bagi seorang petugas medis.

Apalagi yang mengunakan narkoba itu seorang sopir ambulance yang saban hari mengangkut pasien.
Hal itu diungkapkan Rizalihadi, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Solideritas Peduli Anggaran (SaPA) Aceh dan Muzakir Koordinator LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA).

Penegak Hukum Harus Tegas Mengusut

IDI RAYEUK- Ketidakseriusan Pemda Aceh Timur untuk mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan Aceh Timur, di Desa Titi Baro Idi Rayeuk, sangat patut untuk disayangkan. Hingga memasuki tahun 2011 belum menghasilkan progres pekerjaan yang mengembirakan.

Jika kondisi telantarnya pengerjaan pembangunan pusat pemerintahan dibiarkan secara terus menerus, maka masyarakat Aceh Timur yang merasa dirugikan dalam memperoleh pelayanan publik didaerahnya sendiri.
Demikian ditegaskan Rizalihadi, Koordinator Lembaga Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh dan Auzir Fahlevi Koordinator Gerakan Masyarakat Partisifatif (GeMPAR) Aceh, dalam relisnya yang diterima Rakyat Aceh, Minggu (20/2).