* Tajul Ula: Kita Terus Bekerja
LANGSA - Kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk guna mengusut kelambanan pembangunan perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Pemkab Aceh Timur, diragukan. Selain karena tergesa-gesa, pembentukannya juga dinilai untuk kepentingan popularitas dan menikmati dana publik oleh Pansus itu sendiri.
Hal itu disampaikan lembaga Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh, dalam keterangan tertulis yang ditandatangani ketuanya Rizalihadi, Minggu (11/7). “Kegiatan (Pansus) ini perlu dikritisi, karena pembentukannya terkesan sangat dipaksakan oleh anggota DPRK Aceh Timur. Apalagi seperti Pansus yang terdahulu yang terkait dengan dana hibah Menko Kesra sebesar Rp 16 miliar, di mana akhirnya hasil Pansus tersebut sama sekali tidak menggembirakan,” kata Rizal mencontohkan.
Menurut dia, pembentukan Pansus untuk mengusut kelambanan pembangunan pusat pemerintahan yang dilaksananakan oleh PT Trilon Glory International (TGI), hanya terkesan untuk mencari popularitas dan untuk menikmati dana-dana publik dalam hal pembiayaan setiap kepentingan Pansus itu sendiri.
Hal tersebut sangat terlihat pada pembentukan Pansus yang sangat tergesa-gesa. Kondisi ini memunculkan dugaan publik bahwa hasil Pansus nantinya akan digunakan untuk kepentingan tertentu. “Secara kelembagaan, SaPA sangat ragu terhadap kinerja Pansus yang telah terbentuk dan sekarang sedang melaksanakan kegiatannya,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata dia, faktor lain yang menyebabkan tersendat-sendatnya proses percepatan pembangunan pusat pemerintah tersebut juga terletak pada DPRK Aceh Timur yang lemah dalam melakukan pengawasan. Seharusnya DPRK secara kelembagaan harus melakukan fungsi pengawasan yang ketat terhadap proyek tersebut, lantaran fungsi pengawasan adalah salah satu amanat yang melekat pada setiap anggota DPRK.
SaPA juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK selama ini. “Jangan-jangan pengawasan sengaja memang tidak dilakukan agar memudahkan jalan untuk membentuk Pansus, yang motivasinya lebih ke faktor mendapatkan fasilitas dan keuangan yang disediakan oleh negara untuk membiayai setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pansus. Salah satunya adalah, biaya perjalanan dinas luar daerah seperti yang telah dilakukan oleh anggota Pansus,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Pembangunan Pusat Pemerintahan Aceh Timur, Tajul Ula, yang dikonfirmasi secara terpisah via telepon selulernya mengatakan, pihaknya akan terus bekerja dan tidak memperdulikan omongan orang terkait masalah itu. “Karena kami tidak menjelekkan siapa pun, yang penting PT Glori kembali bekerja, itu saja,” katanya, yang mengaku sedang di Jakarta.
Ia juga menjelaskan, tidak ada kepentingan pihaknya atau ditunggangi oleh orang lain dalam pembentukan Pansus dimaksud. “Tidak ada kepentingan, yang penting pusat pemerintahan dikerjakan kembali oleh PT Glori. Senin ini kita akan rapat lagi,” sebut Tajul
Sebelumnya diberitakan, terkait lambannya pengerjaan pembangunan perkantoran pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur di Idi Rayeuk, Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK setempat, kini sedang menelusuri dua bank, masing-masing Bank Sulawesi Utara (Bank Sulut) cabang Jakarta, dan Bank Sumatera Selatan (Bank Sumsel) cabang Jakarta.
Penelusuran dilakukan karena kedua bank milik pemerintah daerah tersebut dilaporkan ikut memberikan bank guarante (garansi bank) kepada rekanan pelaksana proyek tersebut, PT Trilion Glory International (TGI). Bank Sulut dilaporkan memberikan jaminan penawaran senilai Rp 6,5 miliar, sedangkan Bank Sumsel memberikan jaminan pekerjaan senilai Rp 19,5 miliar.(is)
Hal itu disampaikan lembaga Solidaritas untuk Peduli Anggaran (SaPA) Aceh, dalam keterangan tertulis yang ditandatangani ketuanya Rizalihadi, Minggu (11/7). “Kegiatan (Pansus) ini perlu dikritisi, karena pembentukannya terkesan sangat dipaksakan oleh anggota DPRK Aceh Timur. Apalagi seperti Pansus yang terdahulu yang terkait dengan dana hibah Menko Kesra sebesar Rp 16 miliar, di mana akhirnya hasil Pansus tersebut sama sekali tidak menggembirakan,” kata Rizal mencontohkan.
Menurut dia, pembentukan Pansus untuk mengusut kelambanan pembangunan pusat pemerintahan yang dilaksananakan oleh PT Trilon Glory International (TGI), hanya terkesan untuk mencari popularitas dan untuk menikmati dana-dana publik dalam hal pembiayaan setiap kepentingan Pansus itu sendiri.
Hal tersebut sangat terlihat pada pembentukan Pansus yang sangat tergesa-gesa. Kondisi ini memunculkan dugaan publik bahwa hasil Pansus nantinya akan digunakan untuk kepentingan tertentu. “Secara kelembagaan, SaPA sangat ragu terhadap kinerja Pansus yang telah terbentuk dan sekarang sedang melaksanakan kegiatannya,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata dia, faktor lain yang menyebabkan tersendat-sendatnya proses percepatan pembangunan pusat pemerintah tersebut juga terletak pada DPRK Aceh Timur yang lemah dalam melakukan pengawasan. Seharusnya DPRK secara kelembagaan harus melakukan fungsi pengawasan yang ketat terhadap proyek tersebut, lantaran fungsi pengawasan adalah salah satu amanat yang melekat pada setiap anggota DPRK.
SaPA juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK selama ini. “Jangan-jangan pengawasan sengaja memang tidak dilakukan agar memudahkan jalan untuk membentuk Pansus, yang motivasinya lebih ke faktor mendapatkan fasilitas dan keuangan yang disediakan oleh negara untuk membiayai setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Pansus. Salah satunya adalah, biaya perjalanan dinas luar daerah seperti yang telah dilakukan oleh anggota Pansus,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Pembangunan Pusat Pemerintahan Aceh Timur, Tajul Ula, yang dikonfirmasi secara terpisah via telepon selulernya mengatakan, pihaknya akan terus bekerja dan tidak memperdulikan omongan orang terkait masalah itu. “Karena kami tidak menjelekkan siapa pun, yang penting PT Glori kembali bekerja, itu saja,” katanya, yang mengaku sedang di Jakarta.
Ia juga menjelaskan, tidak ada kepentingan pihaknya atau ditunggangi oleh orang lain dalam pembentukan Pansus dimaksud. “Tidak ada kepentingan, yang penting pusat pemerintahan dikerjakan kembali oleh PT Glori. Senin ini kita akan rapat lagi,” sebut Tajul
Sebelumnya diberitakan, terkait lambannya pengerjaan pembangunan perkantoran pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur di Idi Rayeuk, Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK setempat, kini sedang menelusuri dua bank, masing-masing Bank Sulawesi Utara (Bank Sulut) cabang Jakarta, dan Bank Sumatera Selatan (Bank Sumsel) cabang Jakarta.
Penelusuran dilakukan karena kedua bank milik pemerintah daerah tersebut dilaporkan ikut memberikan bank guarante (garansi bank) kepada rekanan pelaksana proyek tersebut, PT Trilion Glory International (TGI). Bank Sulut dilaporkan memberikan jaminan penawaran senilai Rp 6,5 miliar, sedangkan Bank Sumsel memberikan jaminan pekerjaan senilai Rp 19,5 miliar.(is)
Sumber : www.serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar